Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong melaksanakan pengobatan massal di kelurahan Malasom Distrik Aimas pada ternak sapi dengan menggunakan Alpegas, yang merupakan salah satu Inovasi dari Dinas Peternakan.

Pengobatan Massal pada ternak sapi di kelurahan Malasom Distrik aimas dimana petugas yang melakukan pengobatan sebanyak 5 orang dan ternak Sapi yang di obati sebanyak 50 ekor.

Dalam Kegiatan Ini, petugas kesehatan menggunakan Alpegas dalam injeksi obat atau vitamin ke ternak sapi.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjelaskan bahwa Alpegas ini sangat cocok digunakan pada ternak sapi yang dipelihara dengan sistem ekstensif atau dipelihara secara digembalakan yang mana rata – rata sistem pemeliharaan sapi di kabupaten sorong masih menggunakan sistem ini. ternak sapi yang dipelihara dengan sistem ini kadang agak liar sehingga untuk pelayanan pengobatannya memerlukan kandang jepit, sedangkan kandang jepit kadang tidak ada di tempat penggembalaan ternak sapi sehingga mempersulit petugas untuk melaksanakan pelayanan pengobatan pada ternak sapi.

Dengan adanya Inovasi Alpegas membantu petugas kesehatan hewan dalam melaksanakan pengobatan pada ternak sapi, salah satunya Sujarman petugas PPL mengatakan bahwa sebelum adanya Inovasi Alpegas hanya bisa melaksanakan pelayanan pengobatan sebanyak 1-3 ekor/hari saja. Maka dengan adanya Inovasi alpegas dapat melayani pengobatan lebih dari 5 ekor/ hari.

Para Peternak sapi yang memelihara sapinya secara ekstensif berharap dengan adanya Alpegas dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan ternak sapi di Kabupaten Sorong sehingga populasi dapat meningkat.

Sorong, Januari 2024 — Dalam upaya menekan angka stunting dan kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, Kabupaten Sorong meluncurkan program inovatif bertajuk SISAGU (2022-2023) dan SISAGU TANGGUH (2024-2025). Inovasi ini, yang telah memasuki tahap penerapan penuh mulai Januari 2024, merupakan terobosan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan yang diinisiasi oleh ASN setempat.

Latar Belakang dan Tantangan

Stunting dan kekurangan gizi pada ibu hamil telah menjadi masalah serius di Kabupaten Sorong. Data tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting sebesar 23,8%, yang meningkat menjadi 27% pada 2023, jauh di atas angka nasional yang sekitar 21%. Selain itu, jumlah ibu hamil yang mengalami KEK juga meningkat, dari 19,6% (421 kasus) pada 2022 menjadi 22% (465 kasus) pada 2023. Namun, pada pertengahan 2024, angka KEK mulai menunjukkan penurunan menjadi 8% (177 kasus).

Khusus di Distrik Aimas, yang menjadi wilayah fokus program ini, angka stunting juga masih tinggi. Pada 2022, tercatat 24% anak mengalami stunting, namun setelah intervensi SISAGU, angka ini berhasil ditekan menjadi 18% pada 2024.

Strategi dan Implementasi

Program SISAGU dan SISAGU TANGGUH dirancang dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, berdasarkan regulasi kesehatan yang ketat. Program ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari screening balita di posyandu, penempelan stiker SISAGU di rumah balita atau ibu hamil KEK, hingga kunjungan rumah oleh kader posyandu yang dilengkapi dengan mobil gizi untuk memberikan asupan nutrisi langsung kepada sasaran.

Salah satu keunggulan dari program ini adalah kolaborasi lintas sektor, melibatkan dinas-dinas teknis seperti Dinas Perikanan, Dinas P2KB, dan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu, program ini juga memberikan paket nutrisi khusus untuk ibu hamil KEK selama tiga bulan dan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan bagi balita yang mengalami gangguan gizi.

Dampak dan Keberlanjutan

Implementasi SISAGU dan SISAGU TANGGUH telah membawa dampak signifikan bagi kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sorong. Selain menurunkan angka stunting dan KEK, program ini juga berhasil meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan program.

Keberhasilan ini tercermin dari meningkatnya jumlah ibu hamil dengan status gizi normal dan balita yang sehat dengan status gizi baik. Lebih dari itu, program ini juga berhasil membentuk tim kerja yang solid dan terorganisir dengan baik, memastikan tidak ada kasus stunting baru yang muncul di wilayah yang menjadi fokus intervensi.

Dengan diterapkannya SISAGU TANGGUH hingga Desember 2025, diharapkan angka stunting dan KEK di Kabupaten Sorong dapat terus ditekan, menjadikan wilayah ini sebagai contoh sukses dalam penanganan masalah gizi dan kesehatan ibu serta anak di Indonesia.

Sorong, 29Oktober 2023 — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong kini memiliki alat baru yang siap mengubah cara mereka mengelola administrasi kepegawaian. Inovasi digital yang dinamai SIPAPEDA (Sistem Informasi Administrasi Pegawai dengan Aplikasi) telah memasuki tahap uji coba, membawa angin segar bagi efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Inisiatif dan Tujuan

Dikembangkan oleh ASN dengan dasar hukum yang kuat, SIPAPEDA bertujuan untuk merespons tantangan global dan nasional dalam meningkatkan profesionalisme serta kompetensi aparatur negara. Sebelumnya, pengurusan administrasi kepegawaian, seperti mutasi dan kenaikan pangkat, dilakukan secara manual dengan berkas fisik yang harus dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan. Proses ini sering mengalami keterlambatan, terutama karena jarak tempuh yang jauh dan sulit antara berbagai kategori wilayah, mulai dari perkotaan hingga sangat terpencil, termasuk wilayah yang hanya bisa diakses melalui sungai dan pegunungan.

Dengan SIPAPEDA, ASN di bidang kesehatan tidak lagi harus membawa berkas fisik yang bertumpuk. Proses administrasi kini dapat dilakukan secara online, menghemat waktu dan memudahkan koordinasi, terutama dalam hal pengajuan kenaikan pangkat. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan input data dan memastikan bahwa data tersebut dapat diproses dengan cepat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, sebelum diteruskan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Keunggulan dan Dampak

SIPAPEDA menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan. Di antaranya, aplikasi ini memungkinkan pengurusan berkas kepegawaian dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, mengurangi risiko keterlambatan yang dapat mempengaruhi jenjang karier ASN, khususnya di lingkungan puskesmas. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, yang pada akhirnya berkontribusi pada percepatan pelayanan publik di sektor kesehatan.

Masa Depan SIPAPEDA

Saat ini, SIPAPEDA masih dalam tahap uji coba yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun ini. Keberhasilan uji coba ini akan menentukan waktu penerapan secara penuh di seluruh wilayah Kabupaten Sorong. Dengan dukungan regulasi yang ada, inovasi ini diharapkan dapat menjadi model pelayanan kepegawaian yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Inovasi ini juga sejalan dengan komitmen global dan nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya SIPAPEDA, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong bersama Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan komitmennya dalam membawa transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan.

Sorong, 5 Desember 2023 – Kabupaten Sorong kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan inovasi terbaru, OKABID (Optimalisasi Kinerja ASN Berbasis Digitalisasi). Inovasi ini diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong dan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penerapan teknologi digital.

Penerapan Digitalisasi dalam Kepegawaian

OKABID merupakan bentuk inovasi digital yang fokus pada pengelolaan kepegawaian. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan kepegawaian melalui platform SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang dirancang oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan digitalisasi, pengelolaan data dan informasi terkait ASN di Kabupaten Sorong menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Tahapan uji coba OKABID dilakukan pada 30 November 2023, dengan implementasi penuh mulai 5 Desember 2023. Inovasi ini lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi berbagai kendala yang muncul dari proses administrasi manual, seperti inefisiensi waktu, akses data yang sulit, dan kurangnya transparansi.

Dasar Hukum dan Latar Belakang

OKABID didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Road Map Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Sorong tahun 2022-2026. Kebijakan ini mendorong daerah untuk melakukan inovasi dalam tata kelola pemerintahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Latar belakang dari inovasi ini adalah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya, proses administrasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sorong dilakukan secara manual, yang mengakibatkan berbagai hambatan dalam pengelolaan kepegawaian, seperti kurang optimalnya kinerja ASN dan proses pelayanan yang lambat.

Manfaat dan Dampak OKABID

OKABID membawa berbagai manfaat signifikan, baik bagi ASN maupun masyarakat Kabupaten Sorong. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pengelolaan data kepegawaian, absensi, dan pengajuan cuti menjadi lebih efisien. Selain itu, digitalisasi memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja ASN secara objektif dan berbasis data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Bagi masyarakat, layanan publik yang diintegrasikan secara digital memudahkan akses ke berbagai layanan pemerintah, meningkatkan kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Digitalisasi juga mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik, yang tidak hanya menghemat biaya operasional tetapi juga meningkatkan keamanan data dengan teknologi enkripsi dan proteksi yang canggih.

Dampak positif dari OKABID antara lain adalah percepatan proses administratif yang sebelumnya manual, pelacakan kinerja ASN secara real-time, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat diakses secara online. Selain itu, sistem digital ini juga mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data dan mengurangi ruang fisik yang dibutuhkan untuk penyimpanan dokumen.

Tujuan dan Hasil dari OKABID

Tujuan dari OKABID adalah untuk menciptakan sistem kerja ASN yang lebih efisien dan efektif melalui otomatisasi tugas rutin dan pengurangan pekerjaan administratif manual. Digitalisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan pelacakan dan monitoring kinerja ASN, meningkatkan responsivitas layanan publik, dan mengurangi biaya operasional.

Hasil dari penerapan OKABID di Kabupaten Sorong sudah mulai terlihat dengan proses kerja yang lebih cepat, audit yang lebih mudah, dan penghematan biaya operasional. Selain itu, ASN kini dapat mengakses sistem dan data dari mana saja, asalkan terhubung dengan internet, yang meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas mereka.

Dengan peluncuran OKABID, Kabupaten Sorong berada di garis depan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja ASN. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengadopsi digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.